salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan adalah. H. salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan adalah

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkat-kan. atas perairan Indonesia (a right to government). 000 kg/1. Adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, UNPAD, dan Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan dengan tujuan untuk penyesuaian kedua pihak dalam ikilm politik International. Salah satu perairan yang memiliki karakteristik spesifik adalah Perairan Natuna Utara yang termasuk dalam perairan laut tertutup/setengah tertutup (enclosed/semi-enclosed sea) di luar perairan 12 mil. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia. salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan penerbitan surat utang negara atau sukuk dalam prohram mitigasi. Salah satu tugas Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah menyusun standar pengawasan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebaga salah satu negara maritim, Indonesia harus berupaya menegakkan kedaulatan wilayah perairannya. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Rp 50 triliun/tahun akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Atau dengan kata lain, kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, tetapi lebih memperhatikan kelancaran arus barang, orang, dan perdagangan gelap yang memberikan penghasilan uang pada. Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah ruah dengan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia sebai aktivitas manusia adalah. UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI RUANG UDARA NASIONAL: Rabu, 12 Juli 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 10141 kali Sebagaimana diketahui bahwa ruang udara nasional adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di udara, dan sekaligus merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau. kondisi keamanan di laut di perlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut khususnya di ALKI-I. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. rehabilitasi ekosistem laut. TENTANG. Hal lainnya yang menjadi faktor penyebab adalah sinergi dan kolaborasi antar-institusi terkait yang belum benar-benar solid. Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. administrator 12 April 2023. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Jakarta, 30-06-2021 - Bea Cukai terus melakukan berbagai strategi pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan dan menindak pelanggaran di perbatasan wilayah NKRI, diantaranya dengan meningkatkan sinergi dalam pengetatan penjagaan baik di wilayah perairan atau darat Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957. [7] Pasal 1 UU No. 7 Dari sini timbul persepektif baru bahwa kedua dimensi ersebut juga akan saling terkait satu dengan yang ainnya. Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Sovereignty) Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara harus terbatas. 4. penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Salah satu ciri kebahasaan teks cerita sejarah adalah penggunaan majas, yaitu. Haryanto, Agus. (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukumnya. Kasus pelanggaran terkait kedaulatan di wilayah maritim Indonesia juga terjadi karena adanya. Multiple Choice. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. telah mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan dan perbatasan negara. Kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. Dalam rangka. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. 1. Seperti beberapa kasus pelanggaran wilayah udaraPraktik Penegakan Hukum yang Tidak Memihak. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari jumlah luas negara Indonesia menurut Prof. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; antara lain illegal fishing,. al. Editor Ana Shofiana Syatiri. Julianingsih Hehanussa,et. Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni: 1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Artikel ini akan membahas tujuan negara Indonesia secara mendetail. 2. RE-KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Oleh Fifink Praiseda Alviolita, Hartanto, Linda Dewi Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram e-mail: fifinkpraiseda@gmail. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, karena memiliki 17. Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah. Pada 8 Januari 2020, Geng Shuang menyatakan, China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak kedaulatan serta yurisdiksi atas perairan tersebut. Sebelumnya, upayaSalah satu syaratnya adalah membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. 087 Km2 (daratan) bertambah menjadi 5. Meningkatkan kapabilitas militer Indonesia melalui MEF ( Minimum Essential Force) dan keamanan di Natuna. perairan adalah. Gangguan: Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan. Di Surabaya, sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan laut Indonesia, Bea Cukai Tanjung Perak bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Bea Cukai Gresik dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Timur melaksanakan patroli laut gabungan, Kamis (24/06). Ancaman atau Dampak Illegal Fishing. adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan. Melalui perundingan ini, Indonesia dan Belanda membahas soal status. Untuk merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang melibatkan segenap komponen bangsa, beberapa pimpinan lembaga dan kementrian yang memiliki kewenangan selaku pengemban fungsi. 400. B. Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah… A. Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggaran Negara hendak mengambil. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2018 lalu, saat nelayan dari NTT berlayar dan menangkap ikan di perairan Indonesia berdasarkan data GPS, malah kemudian didatangi otoritas perbatasan Australia dan sengaja digiring ke perairannya. berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah perbaikan etika kehidupan berbangsa. Pasal 2 Undang-undang No. Salah satu unsur dari negara ialah pemerintah yang berkedaulatan. 7358 yang diperiksa pada tanggal 04 hingga 05 Maret 2022 oleh kapal patroli milik Pangkalan PLP Tanjung Uban, Kapal Patroli Bea Cukai 1001 dan 15028, serta Kapal Patroli KN P. 2 No. Upaya tersebut harus dilakukan, karena bisa memicu banyak dampak negatif di kemudian hari. Pengertian Tujuan Negara. Wilayah NKRI terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km2 , wilayah laut dimana negara. 1 tahun 1973. A. Dalam hubungan ini, pembicaraan termasuk pula tentang struktur organisasi, landasan bekerjanya hukum, kompetensi dan lain sebagainya. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar. Suhardono, Edy. Secara umum dapat didefinisikan tentangSalah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan dari berbagai negara. Jawaban: A. a. Bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia melalui Black Armada. Sedangkan menurut bahasa Belanda ”memen rechten”. 0 Fakultas Hukum Universitas Indonesia > Berita > Penegakan Kedaulatan di Laut dan Navigasi Kapal Asing Oleh: Arie Afriansyah, S. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut yang hingga kini masih ada adalah Kapal Pinisi. Telah diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah merupakan salah satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu rakyat, pemerintahan dan kedaulatan. Hum) 1. MPR adalah salah satu lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 yang dalam menjalankan tugas dan. 4. Pasal 42. Indonesia tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, merupakan salah satu upaya untuk membangun Indonesia yaitu Selain berdampak bagi kedaulatan negara, perairan Natuna juga menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah. 000 km dengan jumlah pulau kurang lebih sebanyak 17. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya keras dari semua pihak yang terlibat Salah satu yang sedang dilakukan, adalah dengan menjaga sumber pangan yang berasal dari laut dan. 28I paragraf 4. 400. NOMOR 6 TAHUN 1996. oleh M Ambari [Jakarta] di 29 June 2020. Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. Hal. 027. Konflik nan terjadi di Laut Natuna Paksina dengan menyertakan Indonesia dan. Ada beberapa hal yang mengancam keamanan Indonesia dilihat dari adanya ketentuan ALKI-I, yaitu (Mauna, 2012): pertama, diberlakukannya ALKI-I bagi pelayaran internasional yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Lautdijaga kedaulatan, kehormatan dan keamanan nasionalnya. 181 KM. (kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial). Berapa jauh ZEE? Berdasarkan Pasal 57 UNCLOS 1982, ZEE adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200Latar Belakang. 000 km2 . Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. ATAS. Kontrol wilayah laut menjadi fragmen dari upaya penegakan otonomi maritim di kawasan NKRI. Berbagai sanksi pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara diatur dalam undang-undang, misalnya UU 1/2009 dan PP 4/2018 menegaskan sanksi bagi pelanggaran kedaulatan udara Indonesia, baik dengan pidana penjara hingga dua tahun. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan. Penyelesaian itu menjadi penting, karena akan menentukan gerak langkah Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Negara Selama 48 tahun terakhir, sudah 18 perjanjian yang berhasil. Sebagai negara. Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalahmenjaga teritori perairannya dari aktivitas penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkandan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated. 726 bahasa, dan 19 daerah hokum adat. Tahapan kegiatan pendaftaran tanah untuk. Menurut pasal 1 ayat (22) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23. Peran Instansi Penegak Hukum Dalam. 28D paragraf 1 e. 3 Bagir Manan, 2005, Penegakan Hukum yg berkeadilan, Jakarta : Varia Peradilan No. Sekalipun demikian, walau sudah ada upaya pengendalian atas ruang udara, masih sering terjadi pelanggaran atas wilayah udara Indonesia. bertanggung jawab. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing terlihat dengan berlakunya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Pada sumber daya terbarukan kondisi tersebut tidak berlaku karena adanya proses pertumbuhan. 1 Definisi Judul Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau yang mencapai sekitar 17. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memilikikondisi keamanan di laut di perlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut khususnya di ALKI-I. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar1 mencapai USD 3,61 miliar2 namun belum merupakan nilai maksimal potensi ekspor perikanan sebenarnya. Foto : Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia. 4 Tahun 1960. salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan adalah. Dikutip dari bphn. “Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan” dalam Sukadis, Beni (ed). Salah satu penyebabnya adalah illegal fishing, hal ini selain berdampak pada berkurangnya asset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir. Namun, ada pula yang mengakui bahwa wilayah udara menjadi bagian dari kedaulatan sebuah negara. Dalam edisi kaliKaitan antara penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan di perairan . Bagaimana upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Illegal Fishing di laut NatunaGuna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kapal China yang memasuki wilayah Indonesia juga diklaim melintasi ZEE Indonesia di Perairan Natuna. Menaati peraturan. baca : Pentingnya Perjanjian Batas Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Negara . Salah Satu Upaya Penegakan Kedaulatan Perairan Adalah. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. 376. 118. Bagaimanakah penegakan hukum di perairan Indonesia ? PEMBAHASAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyatakan pada Pasal 3 ayat: (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Abstract. Mengacu pada Undang-undang No. Hakikat Ketahanan Nasional Republik Indonesia a. 2. Salah satu diantaranya adalah membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia , demi tercapainya salah satu pilar sebagai poros maritim dunia yaitu tercapainya kedaulatan pangan laut (Pudjiastuti, 2016b, p. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah? rehabilitasi ekosistem laut melarang kapal asing melintasi ALKI penegakkan implementasi RTRW darat-pesisir-laut mitigasi dan adaptasi pemberantasan illegal fishing Dari lima (5) pilihan jawaban diatas, jawaban yang paling tepat adalah: E. b. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur. rehabilitasi ekosistem laut adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Salah satu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersikap setia kepada bangsa dan negara, yang dikena dengan sikap… A. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 dinilai penting karena akan menyelesaikan masalah kesimpangsiuran dan ambiguitas tata kelola serta penanggung jawab keamanan di wilayah perairan Indonesia. Indonesia adalah negara maritim. Laut merupakan salah satu wilayah dari sebuah negara (negara pantai/kepulauan) yang sangat. Menurut dia, kekosongan penegakan hukum ini bisa diantisipasi dengan mensinergikan patroli wilayah laut oleh Bakamla dan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Perhubungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Badan keamanan laut (Bakamla) adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan penjagaan, pegawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan. Meskipun demikian tidak semua wilayah perairan umum dapat didaftarkan karena status tanahnya. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut. ancaman dari luar. Kawasan dasar laut internasional. Upaya pemerintah dalam menangani IUU fishing melalui kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, merupakan bentuk sanksi terberat dan sudah sesuai dengan peraturan internasional dan nasional yang berlaku. C. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhanKedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Serta satu kapal ikan asing jenis kapal lampu yaitu FB. L. kondisi keamanan di laut di perlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut khususnya di ALKI-I. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan petugas berwenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31. Salah satu upaya yang ditempuh bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan adalah melalui diplomasi yang salah satunya melalui pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di negeri Belanda. Rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. TNI AL dalam hal ini ikut berperan serta dalam usaha menegakkan hukum dan kedaulatan nasional. menunjukkan usaha untuk merubah atau menyesuaikan UU No. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan c. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan diplomasi. Alasannya adalah bahwa dalam konteks penegakan kedaulatan negara di kawasan perairan dan di udara dipahami bersama tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan RI, Pemerintah Indonesia menyiapkan program besar yang bertujuan untuk memperluas wilayah landas kontinen Indonesia. . [8] Indra Sutha, Revolusi Pelayaran dan Penerbangan Sejumlah Masalah Transportasi Indonesia, Penertbit: Kasatua Publising, Jakarta, 2005, hlm. Bukan Indonesia saja yang menilai penting, negara lain di sekitarnya juga menilai sama bahwa mereka harus memanfaatkan laut tersebut Kawasan perairan yang dulunya bernama Laut Cina Selatan tersebut, selalu. , 2018, “ penegakan H ukum Illegal. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk salah satu Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 5. Kontrol wilayah laut menjadi fragmen dari upaya penegakan otonomi maritim di kawasan NKRI. Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan. enam di tahun 2013 Satu semester pertama akan kita lewati di tahun 2013 ini, namun permasalahan hak asasi manusia di negara kita masih banyak yang harus diselesaikan sehingga perlu banyak dilakukan pengayaan pengetahuan di bidang hak asasi manusia salah satunya adalah yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. D Pada tanggal 24 Januari 2021 lalu, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melakukan penindakan atas dua kapal tanker asing, MT Horse yang berbendera Iran dan MT Frea yang. C. Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. 1. (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Halkis, Ahmad Prawira Dhahiyat | 49 kemajuan laut yang pesat adalah provinsi Lampung” Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang melihat laut sebagai salah satu sumber daya penting, khususnya di bidang perikanan. perairan kedaulatan (yurisdiksi) otoritas negara lain, maka penetapan tersebut harus. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. adalah ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara, seperti Suku Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup, serta sumber daya. Salah satu kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dan nelayan asing yang di laut Natuna yang dilakukan oleh Cina. Chauvinism D. Jawab : Salah satu upaya penegakkan kedaulatan perairan adalah dengan melibatkan penjagaan, patroli, dan pengawasan yang ketat terhadap wilayah perairan negara tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.